BLOG-POSMETROMANTO

_{Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno}

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menyambut baik usulan satu orang satu akun media sosial (medsos) yang dilempar oleh Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Hariyadi. Menurutnya, usulan itu merupakan langkah untuk mengajarkan tanggung jawab dalam menyampaikan pandangan dan gagasan di sosial media.

“Saya kira usulan yang disampaikan Pak Bambang Hariyadi itu baik ya. Karena itu adalah satu langkah untuk mengajarkan kita untuk memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan pandangan, dalam menyampaikan gagasan,” kata Eddy saat dihubungi, Minggu (14/9/2025).

Apalagi, kata Eddy, banyak pandangan yang bertebaran di medsos itu bersifat hoaks, tak akurat hingga memuat cacian dan makian. Untuk itu, ia menilai, solusi untuk mengatasi masalah itu dengan pembatasan akun medsos.

“Jadi saya kira dalam rangka kita untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat untuk medsos yang bertanggung jawab, kita bisa satu, alternatifnya adalah satu orang satu akun medsos,” ucapnya.

Namun di sisi lain, Eddy menilai, pembatasan jumlah medsos tak bisa diterapkan guna meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Sebab, menurutnya, demokrasi memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memberikan pandangannya, di berbagai kanal komunikasi yang ada, seperti medsos.

^{Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Kepresidenan)}

 Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada DPR RI. Kabar tersebut mencuat sejak Jumat 12 September 2025 kemarin.

“Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR, itu tidak benar. Jadi, belum ada Surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” tegas Prasetyo, Sabtu (13/9/2025).

Prasetyo juga menegaskan hal ini sejalan dengan pernyataan pimpinan DPR RI yang memastikan tidak ada Surpres dimaksud. “Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, bahwa memang belum ada atau tidak ada Surpres tersebut,” lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan hingga hari ini pimpinan DPR belum menerima Surpres terkait pergantian Kapolri. “Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima Surpres mengenai pergantian Kapolri,” kata Dasco

Diketahui, isu mengenai pencopotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri terus bergulir usai tragedi meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan, serta kericuhan saat aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah pada akhir Agustus lalu.

_{Demonstrasi Gen Z memprotes korupsi di Nepal.}

Mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, kemungkinan akan ditunjuk sebagai perdana menteri sementara negara Himalaya tersebut, menurut seorang sumber pada Jumat (12/9/2025). Potensi penunjukan Karki ini muncul dari perundingan pembentukan pemerintahan sementara setelah protes antikorupsi berdarah yang menyebabkan pengunduran diri K.P. Sharma Oli.

Kerusuhan terburuk di negara Himalaya tersebut dalam beberapa tahun terakhir, yang menewaskan 51 orang minggu ini dan melukai lebih dari 1.300 orang saat polisi berupaya mengendalikan massa, dipicu oleh larangan media sosial, yang kini telah dicabut. Kekerasan mereda setelah Oli mengundurkan diri.

“Sushila Karki akan ditunjuk sebagai perdana menteri sementara,” kata seorang pakar konstitusi yang dikonsultasikan oleh Presiden Ramchandra Paudel dan panglima militer Ashok Raj Sigdel, yang meminta identitasnya dirahasiakan.

“Mereka (Gen Z) menginginkannya. Ini akan terjadi hari ini,” tambah sumber tersebut, merujuk pada para demonstran Gen Z yang nama populernya berasal dari usia sebagian besar peserta.

_{Anggota Komisi III DPR RI Abdullah (foto; dok ist)}

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melaporkan CEO Malaka Project sekaligus influencer, Ferry Irwandi, ke polisi tidak perlu dilanjutkan. Menurutnya, TNI tidak memiliki legal standing untuk membuat laporan pidana terhadap warga sipil.

“Saya menilai tak perlu dilanjutkan, karena rencana pelaporan tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, UU TNI, dan Putusan MK Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024,” ujar Abdullah, Kamis (11/9/2025).

Selain itu, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik tidak berlaku untuk institusi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Abdullah juga menilai rencana pelaporan ini berpotensi mempersempit ruang demokrasi, karena masyarakat sipil bisa menjadi takut atau lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya.

“Padahal berkumpul dan menyampaikan pendapat adalah hak yang dilindungi UU. Mekanisme ini penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui partisipasi rakyat dan check and balances antar lembaga,” jelas legislator dari Dapil Jateng VI itu.

_{Anggota DPR periode 2024–2029, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo/Foto: capture video}

 Fraksi Gerindra DPR RI angkat bicara soal langkah Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara yang menyatakan mundur sebagai anggota DPR periode 2024–2029. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryadi, menghormati keputusan tersebut.

“Fraksi Gerindra DPR menghormati pilihan tersebut dan akan memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara menunggu proses, maka Saudari Sara akan dinonaktifkan dari DPR,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).

Bambang menjelaskan, proses administratif terkait keputusan Sara tersebut akan dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang yang berlaku dan Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan DPP Partai Gerindra.

“Kami akan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Fraksi Gerindra tetap konsisten menjaga komitmen kelembagaan dan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

_{DPC PPP Bangkalan}

Menjelang Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP), nama Muhammad Mardiono terus menguat untuk menjadi Ketua Umum periode 2025-2030. Dukungan dari basis PPP di daerah terus mengalir.

Salah satunya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bangkalan yang mendeklarasikan dukungan kepada Mardiono. Dukungan tersebut disampaikan saat Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) PPP Bangkalan, Selasa (9/9/2025).

Menurut Ketua DPC PPP Bangkalan, Hasbulah, Mardiono memimpin partai dalam posisi yang sulit, sehingga tidak tepat jika disebut gagal memimpin PPP. Mardiono ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum di tengah periode kepemimpinan.

“Kami merasakan apa yang beliau rasakan. Mengendalikan partai di tengah jalan dengan waktu yang mepet (menjelang Pemilu) bukan hal mudah. Di tingkat DPC saja kami sudah kerepotan, apalagi di tingkat DPP yang kompleks. Jadi, wajar kalau ada hal-hal yang belum maksimal,” kata Hasbulah dalam keterangan tertulis.

PPP di tangan Mardiono, menurutnya, justru stabil di tengah tantangan politik yang berat. Tak ada gejolak yang berarti selama kepemimpinannya. 

_{Nadiem Makarim}

Pemberantasan korupsi terus dilakukan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Teranyar, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ditetapkan Kejagung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis chromebook.

Menurut Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, Prabowo ingin menunaikan janjinya dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk terus mendukung langkah Prabowo.

“Tapi yang jelas bagi saya, Prabowo berjanji waktu pemilihan presiden (Pilpres) dan dalam berbagai pidatonya akan memberantas korupsi, dan itu saya lihat sudah dilaksanakannya,” kata Buya Anwar dikutip Senin (8/9/2025). 

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu melihat praktik korupsi sudah merajalela bukan hanya di Kemendikbudristek yang nilai kerugiannya mencapai Rp1,98 triliun. Namun, korupsi sudah ada di berbagai lini, bukan hanya di eksekutif, tapi juga di legislatif dan yudikatif.

“Jadi negeri sudah sakit oleh para koruptor. Dan Prabowo tampak bertekad untuk menumpasnya. Untuk itu, ya wajib bagi kita untuk mendukungnya,” tegasnya.

Buya Anwar tak ingin masuk dalam perdebatan politisasi perkara yang membelit Nadiem. Ia hanya melihat, jika memiliki ilmunya, seseorang yang menerima amanah tentu tidak takut dalam dan tidak salah dalam mengambil keputusan atau kebijakan. 

“Hanya orang yang tidak tahu bagaimana menjalankan sesuatu, yang punya rasa takut untuk berbuat. Kalau orang yang tahu tentu tidak akan takut. Seorang pembalap F1 tidak takut untuk berlomba karena dia sudah tahu dan punya ilmunya. Tapi dia tentu tidak bisa dan tidak berani membawa private jet  karena tidak tahu cara mengemudikannya,” pungkasnya.

_{Menteri P2MI sekaligus Sekjen KKSS Abdul Kadir Karding}

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Sekretaris Jenderal Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Abdul Kadir Karding, menyebut bahwa Azis Wellang sudah tidak berstatus sebagai tersangka kasus pembalakan liar.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul hebohnya foto yang memperlihatkan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Karding dan Azis Wellang tengah bermain domino. Foto tersebut ramai diperbincangkan karena Azis sebelumnya disebut masih berstatus tersangka kasus pembalakan liar.

Saat dikonfirmasi salah satu media nasional, Karding mengaku tidak mengetahui latar belakang Azis Wellang terkait persoalan hukum yang menyeret Wakil Bendahara Umum (Wabendum) organisasinya itu.

“Namun setelah itu, saya melakukan konfirmasi dan mendapat penjelasan bahwa status Azis Wellang tidak lagi berstatus tersangka pembalakan hutan,” kata Karding, Minggu (7/9/2025).

Karding merujuk Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 13/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Pst dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama Muhammad Azis Wellang dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) berdasarkan surat nomor S.01BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/02/2025 tanggal 14 Februari 2025.

_Ilustrasi.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirimkan pasukan elit Angkatan Laut SEAL Team Six untuk menjalankan misi rahasia di Korea Utara yang melanggar hukum internasional dan menewaskan warga sipil, demikian dilaporkan New York Times.

Menurut laporan tersebut, operasi tersebut diotorisasi oleh Trump pada 2019, selama masa jabatan pertamanya. Trump mengirim pasukan komando untuk memasang perangkat pengintai yang dirancang untuk menyadap komunikasi pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Informasi intelijen tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pengaruh AS selama negosiasi nuklir antara Kim dan Trump.

Para pejabat yang diberi pengarahan tentang misi tersebut mengatakan kepada outlet tersebut bahwa SEAL Team Six – unit yang paling dikenal karena membunuh Osama bin Laden pada 2011 – diluncurkan dari kapal selam dan menggunakan kapal selam mini untuk mendekati pantai Korea Utara. Namun di tengah kegelapan malam, tim tersebut gagal melihat beberapa pria di perahu terdekat. Karena mengira mereka adalah pasukan musuh, SEAL melepaskan tembakan, menewaskan dua atau tiga nelayan tak bersenjata. Mereka kemudian dilaporkan mengambil mayat-mayat tersebut, menusuk paru-paru mereka agar tenggelam, dan meninggalkan misi sebelum mencapai lokasi target.

Para komandan di kapal selam pendukung tidak dapat mempertahankan kontak radio, drone tidak tersedia, dan citra satelit sudah usang, sehingga tim tidak memiliki informasi intelijen yang andal. Tinjauan militer selanjutnya menyimpulkan bahwa pembunuhan tersebut merupakan “rangkaian kejadian yang tidak terduga” alih-alih pelanggaran, tetapi temuan tersebut tetap dirahasiakan.

_{Pertemuan bilateral Indonesia dan Rwanda dorong kerja sama kebudayaan. (Foto: dok Kemenbud)}

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon melanjutkan rangkaian pertemuan bilateral dengan negara sahabat dalam gelaran Culture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy, and Innovation (CHANDI) 2025 di The Meru Sanur, Bali.

Dalam agendanya, Menbud Fadli Zon melakukan diskusi bersama Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif membahas penguatan hubungan bilateral melalui kolaborasi budaya yang lebih erat.

Mengawali pertemuan, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyampaikan apresiasi atas kehadiran delegasi dari Rwanda dalam perhelatan CHANDI 2025. “Kami berterima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif delegasi Rwanda. Dan kami berharap pertemuan ini dapat memperkuat kolaborasi budaya,” ucap Menbud Fadli.

Lebih lanjut, Menbud Fadli menyampaikan kekagumannya terhadap Negara Rwanda. “Saya berkesempatan untuk mengunjungi Rwanda sekitar dua tahun yang lalu. Menurut saya, Rwanda adalah negara yang memiliki budaya kebersihan yang bisa menjadi contoh. Rwanda juga dikenal sebagai negara paling bersih di Afrika,” katanya.

Menbud Fadli juga mengungkapkan perlunya payung kerja sama untuk kedua negara di bidang kebudayaan. “Kami berharap nantinya akan ada MoU sebagai payung untuk penguatan kerja sama di bidang kebudayaan,” tuturnya.