Penuhi Undangan Presiden Putin, Prabowo Bakal Melawat ke Rusia Pekan Depan

Penuhi Undangan Presiden Putin, Prabowo Bakal Melawat ke Rusia Pekan Depan

Presiden Prabowo Subianto

 Presiden Prabowo Subianto akan memenuhi undangan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Prabowo rencananya akan melawat ke Rusia pada tanggal 18-20 Juni mendatang.

‘Bapak Presiden RI dan rombongan terbatas juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Saint Petersburg, Rusia pada tanggal 18-20 Juni mendatang. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan pertemuan bilateral,” kata Jubir Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat dalam konferensi pers di kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Dalam pertemuan bilateral nanti, kata dia, kunjungan ini juga diharapkan akan membahas perkembangan kerja sama bilateral serta melakukan tukar pikiran diantara para pemimpin kedua negara terkait dengan isu-isu regional dan global.

Pria yang akrab disapa Roy ini pun mengungkap, ada sejumlah tawaran kerja sama yang akan dibawa Presiden Prabowo saat bertemu dengan Putin nanti.

“Ada beberapa MoU yang kita sedang garap saat ini, semoga bisa disepakati. (Diantaranya) terkait isu transportasi, pembangunan kapal, perjanjian antara perguruan tinggi dan edukasi, kemudian kerjasama ekonomi kreatif dan teknologi komputer. Itu mungkin yang sangat konkret yang sedang kita coba selesaikan MOU-nya sebagai deliverables kunjungan Bapak Presiden ke Rusia,” ujarnya.

Prabowo Tegaskan Kekuatan Pertahanan Indonesia Bersifat Defensif

Prabowo Tegaskan Kekuatan Pertahanan Indonesia Bersifat Defensif

Presiden Prabowo Subianto di sela-sela Indo Defence 2025 Expo and Forum di JIExpo

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia tengah memperkuat sistem pertahanan negara. Penguatan pertahanan ini bersifat defensif.

“Indonesia menyatakan postur pertahanan kami, pandangan kami tentang pertahanan, adalah postur yang bersifat defensif,” ungkap Prabowo dalam sambutannya di acara Indo Defence 2025 Expo and Forum di JIExpo, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Indonesia tidak memiliki kepentingan eksternal terkait proyeksi kekuatan militer ke luar negeri. Upaya penguatan sistem pertahanan ini semata-mata untuk menciptakan pertahanan yang kuat atas wilayah sendiri.

“Seluruh postur pertahanan kami, seluruh upaya memperkuat pertahanan kami, difokuskan untuk menciptakan pertahanan yang kuat atas wilayah kami sendiri,” tegas dia

kas138

LBH PP Muhammadiyah Dukung Kejagung Usut Tuntas Korupsi Sritex

LBH PP Muhammadiyah Dukung Kejagung Usut Tuntas Korupsi Sritex

Kejagung 

 Kejaksaan Agung (Kejagung) maraton mengusut dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari bank milik negara kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Sejumlah pihak baik saksi maupun tersangka terus digali keterangannya.

Sejumlah pihak yang sudah ditetapkan tersangka yakni Direktur Utama PT Sritex 2005-2022 Iwan Setiawan Lukminto (ISL), Dicky Syahbandinata (DS) Pemimpin Divisi Komersial, dan Korporasi Bank Jawa Barat (Jabar) Banten, serta Zainuddin Mappa selaku Dirut Bank DKI 2020. Mereka dijerat terkait penyimpangan dan pemberian serta penggunaan fasilitas kredit Rp3,6 triliun. 

Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) PP Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih mendukung langkah Kejagung dalam mengungkap kasus tersebut. Sebab, uang yang dikucurkan BUMN merupakan bagian dari keuangan negara.

“Penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum dalam pengucuran kredit dari bank BUMN kepada pihak swasta tergolong sebagai tindak pidana korupsi. Karena itu, langkah Kejagung ini patut diapresiasi,” kata Ikhwan dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025).

Ikhwan menegaskan, proses hukum dalam kasus ini tidak hanya penting untuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya memulihkan kerugian negara. Menurutnya, mekanisme pailit yang selama ini diterapkan kurang efektif dalam mengembalikan dana kredit bermasalah.

Kejagung pun diminta mendalami penggunaan dana kredit kepada Sritex. Bila ditemukan indikasi dana digunakan di luar kepentingan perusahaan atau untuk kepentingan pribadi, maka perlu diterapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna melacak aliran dana tersebut.

Polisi Tangkap 56 Tersangka Kasus Narkoba di Kota Bogor, Ini Rianciannya

Polisi Tangkap 56 Tersangka Kasus Narkoba di Kota Bogor, Ini Rianciannya

Polresta Bogor Kota menangkap 56 tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba

Polresta Bogor Kota menangkap 56 tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan di Kota Bogor. Jumlah tersebut terhitung sejak periode April hingga Mei 2025.

“Polresta Bogor Kota menggelar rilis periodik April sampai Mei 2025. Adapun hasil pengungkapan ada 45 TKP. Kami mengamankan 56 tersangka, 51 kasus narkoba dan 5 home industry miras jenis ciu,” kata Wakapolresta Bogor Kota AKBP Indra Ranudinakta, Senin (9/6/2025).

Dari 51 tersangka kasus narkoba itu rata-rata pengedar. Barang bukti yang sudah diamankan di antaranya sabu 360,74 gram, tembakau sintetis 556,18 gram, ganja 127 gram, obat G 57.418 butir psikotropika 2.791 butir ekstasi.

“Modus untuk narkoba selama ini menggunakan media sosial, salah satunya Instagram,” jelasnya.

Sedangkan, untuk home industry ciu polisi menyita sebanyak 120 jeriken kosong ukuran 30 liter, 130 jeriken berisi ciu ukuran 30 liter, 1 jeriken arak bali, 1.159 botol ciu dan 100 botol arak bali. Lalu, sebanyak 2.000 botol kosong untuk kemasan arak bali, 10.000 tutup botol berbagai warna, 3 set alat pengukur alkohol, 3 galon kosong serta 3 ember.

Slot Online

Antisipasi Kemacetan Horor di Puncak, Polisi Terapkan Ganjil Genap saat Libur Panjang

Antisipasi Kemacetan Horor di Puncak, Polisi Terapkan Ganjil Genap saat Libur Panjang

Kawasan Puncak Kembali Macet, Polisi Terapkan Ganjil Genap  saat Libur Panjang

Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saat momen libur panjang Hari Raya Idul Adha 1446 H masih ramai lancar. Belum ada peningkatan volume kendaraan di jalur tersebut.

“Terpantau saat ini selepas Simpang Gadog masih lancar,” kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto kepada wartawan, Minggu (8/6/2025).

Pihaknya juga belum melaksanakan rekayasa one way.  Hanya sistem ganjil genap kendaraan yang akan menuju ke arah Puncak di Simpang Gadog untuk mengantisipasi kemacetan.

Betul (belum ada sistem one way), karena saat ini kondisi lalu lintas dalam kondisi normal dua arah hanya dilaksanakan rekayasa ganjil genap,” jelasnya.

Namun secara keseluruhan, lanjut Ardian, kondisi lalu lintas di Jalur Puncak masih sama dengan kemarin.

“Nampaknya di hari Minggu ini peningkatan arus volume yang akan menuju Puncak itu menurun dibandingkan di hari Jumat dan relatif sama dengan kemarin hari Sabtu,” pungkasnya.

Kas138

2.000 Orang Mengungsi, Warga Kapuk Muara Cari Barang Berharga Sisa Kebakaran

2.000 Orang Mengungsi, Warga Kapuk Muara Cari Barang Berharga Sisa Kebakaran

2.000 Orang Mengungsi, Warga Kapuk Muara Cari Barang Berharga Sisa Kebakaran

Kebakaran hebat melanda kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat 6 Juni 2025, siang, mengakibatkan 2.000 orang terpaksa mengungsi. Pasca kebakaran, warga kini sibuk mencari sisa-sisa barang berharga.

Pantauan Okezone di lokasi, hampir seluruh bangun rumah warga hancur akibat kebakaran. Kini yang tersisa hanyalah fondasi rumah.

Banyak warga di lokasi yang sibuk membersihkan reruntuhan puing sambil mencari barang yang masih memiliki nilai jual. 

“Ya ini sisa kompor doang, rak piring, per kasur, pokoknya yang besi-besi kita jual (ke tukang rongsok). Laku Rp 30 ribu kali, asal buat beli beras aja, gorengan,” kata salah warga, Jumah (50), Sabtu (7/6/2025).

Dia mengaku kaget, saat siang itu api di sekitar rumahnya tiba-tiba membesar. Dia bersama keluarganya pun hanya bisa lari untuk mengevakuasi mandiri saat itu.

Dia berharap pasca kejadian ini, pemerintah bisa mencari solusi terbaik untuk warga kampung Rawa. Kini kata dia, warga membutuhkan bantuan berupaya pakaian.

“Kita nggak ada sandal nih, baju masih kurang. Ibu nunggu aja di sini, belum tidur, nunggu barangkali ada yang bisa dibawa. Pusing, boro-boro buat bangun rumah lagi, makan saja susah,” pungkasnya.

Adapun, kebakaran hebat yang melanda kawasan padat penduduk di Jalan Gang Damai RT 017/RW 004, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (6/6) lalu menimbulkan dampak kurang baik bagi warganya. BPBD Jakarta mencatat 500 rumah hangus terbakar akibat musibah itu.

“Kebakaran menghanguskan kurang lebih 500 unit rumah semi permanen yang berada di kawasan padat tersebut. Selain itu, 3 unit lapak warung serta 1 unit gudang turut terdampak dalam kejadian ini,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji.

Kas138 Login

Terima Daging Kurban dari MNC Peduli, Warga Menteng Senang Bisa Menikmati Sate hingga Rendang

Terima Daging Kurban dari MNC Peduli, Warga Menteng Senang Bisa Menikmati Sate hingga Rendang

Terima Daging Kurban dari MNC Peduli, Warga Menteng Senang Bisa Menikmati Sate hingga Rendang

 MNC Peduli menyalurkan satu ekor hewan kurban sapi ke Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Hewan kurban itu disembelih pada Jumat (6/6/2025).

Penyerahan hewan kurban diwakilkan langsung oleh Head of CSR MNC Group, Teuku Hafid kepada Camat Menteng, Nurhelmi Savitri.

Pantauan Okezone, pemotongan sapi dari MNC Peduli melibatkan sejumlah pasukan teknis Kecamatan Menteng dari Sudin Bina Marga atau pasukan kuning, Sudin Sumber Daya Airlangga atau pasukan biru, Sudin Pertamanan dan Kehutanan atau pasukan hijau, serta Satpol PP.

Selesai disembelih, sapi dari MNC Peduli langsung dikuliti dan dicacah selanjutnya dikemas untuk didistribusikan.

Salah satu warga Menteng, Ika mengaku senang bisa mendapat daging kurban. Nantinya daging kambing dan sapi akan dimasak sate hingga rendang untuk disantap bersama keluarga.

“Saya senang bisa makan bersama keluarga, terima kasih atas pemberiannya. Dagingnya mau di sate, gulai dan rendang,” ujar Ika.

“Harapannya semoga rezekinya bertambah buat MNC agar bisa memberikan hewan kurban ke Kecamatan Menteng,” tambahnya.

Sementara itu, Marzuki mengaku antusias pasalnya bisa menikmati daging kurban setahun sekali bersama anak-anaknya.

“Kami ucapkan terima kasih kepada MNC Peduli yang selama ini peduli kepada masyarakat terutama setahun sekali menyerahkan hewan kurban dari MNC Peduli bekerjasama dengan Kecamatan Menteng. Kami selaku warga Menteng RT terima kasih mudah mudah MNC semakin jaya di udara. Kami kebenaran setahun sekali mudah mudahan anak kami bisa merasakan daging kurban,” ucap Marzuki.

Kas138 Daftar

PKS Tunjuk Kholid Jadi Sekjen dan Noerhadi Jadi Bendum Partai

PKS Tunjuk Kholid Jadi Sekjen dan Noerhadi Jadi Bendum Partai

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menunjuk Muhammad Kholid sebagai Sekjen dan Noerhadi jadi Bendum partai

 Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menunjuk  Muhammad Kholid sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Noerhadi jadi Bendahara Umum (Bendum) periode 2025-2029. Hal ini sebagai tindaklanjut atas keputusan Musyawarah Majelis Syura ke-I PKS.

Muzzammil menyampaikan, selaku Presiden PKS telah diberikan mandat dari musyawarah Majelis Syura ke-I untuk memilih dan menetapkan Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum DPP PKS. Kewenangan ini sesuai ketentuan AD/ART Partai.

“Maka Presiden Partai telah memilih dan menetapkan Sekretaris Jenderal Partai adalah Haji Muhammad Kholid di sebelah kanan saya, dan Bendahara Umum Noerhadi di sebelah kiri saya,” kata Muzzammil dalam konferensi persnya yang digelar di kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

Tak hanya Sekjen dan Bendum, Muzzammil sebagai Presiden Partai juga secara resmi membentuk Kantor Staf Presiden (KSP) PKS guna mendukung kinerja Presiden Partai.

“Telah dipilih dan ditetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) PKS Haji Pipin Sopian di sebelah kiri saya,” ujarnya.

Dia pun menyampaikan sejumlah komitmen kepengurusan PKS periode 2025-2030 ke depan. Pertama, kepengurusan di tingkat DPP, DPW, dan DPD akan memberi ruang signifikan untuk anak-anak muda PKS sebagai wujud keberpihakan pada kaderisasi dan regenerasi. 

Slot Deposit Qris

Istana: Rangkap Jabatan Menteri-Wamen Tak Langgar Putusan MK

Istana: Rangkap Jabatan Menteri-Wamen Tak Langgar Putusan MK

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi

Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi menegaskan, rangkap jabatan menteri dan wakil menteri (wamen) tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal itu disampaikan Hasan Nasbi dalam merespons gugatan perkara nomor 21/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Sebelumnya, gugatan itu telah diajukan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES), Juhaidy Rizaldy Roringkon, terkait larangan menteri rangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris, atau direksi di perusahaan negara maupun swasta.

Hasan pun merujuk pada putusan MK nomor 80/PUU-XVII/2019, yang tidak secara tegas melarang rangkap jabatan menteri dan wakil menteri di perusahaan.

“Yang jelas sampai hari ini, di putusan MK nomor 80 tahun 2019, tidak ada bunyi putusan yang melarang itu. Itu clear. Di pertimbangan ada kata-kata yang seperti itu, tapi dalam putusan tidak ada,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

KERA4D

Ribuan Buruh Batal Gelar Aksi Unjuk Rasa di Istana dan DPR Hari Ini

 Ribuan Buruh Batal Gelar Aksi Unjuk Rasa di Istana dan DPR Hari Ini

Buruh batal demo di Jakarta

Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB), batal menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka dan Gedung DPR RI pada Selasa (3/6/2025). Keputusan itu didasari lantaran para buruh telah diterima beraudiensi dengan pihak Pemerintah dan DPR RI.

“Setelah melalui diskusi yang panjang antara buruh dan pemerintah bersama DPR RI, maka diputuskan bahwa terhadap 4 tuntutan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSP-PB akan dicari kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Senin (2/6/2025).

Presiden KSPI ini menyampaikan, pihak buruh direncanakan akan membahas empat tuntutan dengan pihak Pemerintah dan DPR RI pada Kamis, 5 Juni 2025. Adapun keempat isu yang akan dibahas yakni tolak penghapusan sumbangan dan tunjangan pensiunan PT Pos Indonesia.

Kemudian, angkat perbudakan mitra pos menjadi karyawan langsung PT Pos Indonesia, tolak kenaikan iuran dan KRIS BPJS Kesehatan serta stop PHK dan hapus outsorcing.

“Terkait isu pensiunan PT Pos dan Mitra Pos, bahkan telah disepakati bahwa pada tanggal 5 Juni 2025 akan langsung dilakukan pertemuan dan perundingan dengan Menteri BUMN dan pimpinan Danantara untuk mencapai solusi bersama,” kata Said.

KERA4D