Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal Resmi Umumkan Pengakuan Negara Palestina

Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal Resmi Umumkan Pengakuan Negara Palestina

Ilustrasi.

 Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal pada Minggu (21/9/2025) mengumumkan pengakuan atas Palestina. Langkah keempat negara ini didasari rasa frustrasi mereka atas perang Gaza dan bertujuan mendorong solusi dua negara.

Keputusan empat negara Barat ini, yang secara tradisional bersekutu dengan Israel, sejalan dengan lebih dari 140 negara lain yang juga mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk tanah air merdeka dari wilayah pendudukan.

Terutama bagi Inggris, keputusan ini memiliki simbolisme tersendiri mengingat peran besar London dalam pembentukan Israel sebagai negara modern pasca-Perang Dunia II.

“Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina,” kata Perdana Menteri Keir Starmer, sebagaimana dilansir Reuters.

“Krisis kemanusiaan buatan manusia di Gaza telah mencapai titik terendah. Pengeboman yang terus-menerus dan meningkat oleh pemerintah Israel di Gaza, serangan yang dilakukan beberapa minggu terakhir, serta kelaparan dan kehancuran yang terjadi benar-benar tak tertahankan.”

Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengatakan pengakuan ini akan memberdayakan mereka yang menginginkan koeksistensi damai dan mengakhiri Hamas.

kas138
kas138
kas138
kas138
kas138.jp
kas4dgacor
kas138
sultan899
strongbet
royalchas
hondaslot
hitman99
cium4d
batara88
surgajudi88
rekan88
taipan3388
hokiwon
hobicuan
mvp138
bonus288
nagamas
merahbet
dewata4d
kinislot
qqstar88
jarijaritoto
skywin777
bot1425
okezone88
bintang168
play88
depo5000
depo10000
pulsa5000
pulsa5k
ceototo
JOKER123
main1000
main500
main5000
naga500
min400
depo25
depo25
bonus1000
bonus500
bonus100
ZEUS1000
KAKAKJP
WIN1000
LUCK88
rea88
admin4d
ratu4d
STARBET4D
laba4d
Jawaraslot
mantan4d
jiwa4d
SPINBET88
BET10000
portal4d
toke4d
surat88
samsung4d
samsung88
desatoto
total88
naga88
rtp500
jp500
bet5000
bet1000
bangsa4d
jp1000
mobil123
toko66
dewa999
CONGSLOT
sikat4d
warga77
musangtoto
merdeka123slot
satria138slot
idslot138
paul4d
gatotkaca77
jitu88
crown88
kakak88
future88
playwin138
casino88
dewa4d
ratu88
win777
38bet
cuan133
mega100
dewa711
agen185
cuan338
slot116
dewa126
bandar68
kas138
kas138
kas138-tepercaya

Relawan: Kami Dukung Siapapun Wakil Prabowo di Pilpres 2029, Tak Harus Gibran

Relawan: Kami Dukung Siapapun Wakil Prabowo di Pilpres 2029, Tak Harus Gibran

Ketua Umum DPP Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan

 Relawan Prabowo Subianto menegaskan bahwa mereka akan mendukung siapapun yang maju sebagai wakilnya pada kontestasi Pilpres 2029 mendatang. Sehingga, tidak harus Gibran Rakabuming yang mendampinginya kembali untuk maju dua periodenya.

Pernyataan ini merespons instruksi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang meminta relawannya mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dua periode.

Ketua Umum DPP Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan, menegaskan posisi relawan hanya berfokus kepada sosok Prabowo semata. Jika diberi amanah oleh rakyat untuk maju kembali, pastinya relawan akan mendukung.

Termasuk, siapa sosok wakil yang akan maju bersama Prabowo dalam kontestasi Pilpres mendatang.

“Kami akan mendukung. Tidak harus yang sekarang pun nggak ada masalah,” kata Kurniawan usai menggelar apel kebangsaan pendukung setia Prabowo di Padepokan Pencak Silat, Jakarta Timur, Sabtu (20/9/2025).

Dia menyatakan bahwa relawan Prabowo tidak memiliki kapasitas untuk banyak berbicara soal siapa wakil Prabowo jika maju di periode keduanya. Semua dikembalikan kepada masyarakat.

“Kita tawarkan A, kalau masyarakat mendukung B, silahkan saja masyarakat. Tapi intinya, kita ini adalah loyalisnya Prabowo Subianto,” ujarnya.

Kapan Sidang Etik 5 Anggota Brimob Pelindas Affan Kurniawan Digelar? Begini Jawaban Mabes Polri

Kapan Sidang Etik 5 Anggota Brimob Pelindas Affan Kurniawan Digelar? Begini Jawaban Mabes Polri

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko/ist

 Proses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap anggota Brimob yang terlibat insiden rantis Brimob lindas pengendara ojol Affan Kurniawan masih belum selesai. Pasalnya, masih ada lima anggota Polri yang belum menjalani sidang.

Kelima polisi itu yakni Briptu Danang, Bripda Mardin, Bharada Jana Edi, Bharaka Yohanes David, dan Aipda M. Rohyani.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, jadwal sidang kelima polisi itu akan diumumkan akhir September.

“Pada minggu keempat (September) nanti ya kami sampaikan sama Propam,” kata Trunoyudo dikutip Sabtu (20/9/2025).

Namun Trunoyudo belum memberikan komentar banyak terkait sidang etik lima anggota Brimob tersebut.

Sebelumnya, Div Propam Polri menyebut berkas sidang etik untuk kelima polisi itu masih dalam proses penyempurnaan.

Sebagai informasi, total tujuh anggota Brimob terlibat menabrak dan melindas Affan hingga tewas. Mereka adalah Kompol Cosmas Kaju Gae, Bripka Rohmad, Briptu Danang, Bripda Mardin, Bharada Jana Edi, dan Bharaka Yohanes David, dan Aipda M. Rohyani.

Pimpinan Upacara Peringatan Rapat Raksasa Ikada, Wagub DKI Gaungkan Semangat Bung Karno

Pimpinan Upacara Peringatan Rapat Raksasa Ikada, Wagub DKI Gaungkan Semangat Bung Karno

Wakil Gubernur Rano Karno menjadi inspektur upacara dalam peringatan ke-80 Rapat Raksasa Lapangan Ikada

 Wakil Gubernur Rano Karno menjadi inspektur upacara dalam peringatan ke-80 Rapat Raksasa Lapangan Ikada di Monas, Jumat (19/9/2025) pagi. Dalam amanatnya, Rano mengingatkan kembali semangat Ir. Soekarno (Bung Karno) ketika membakar semangat ribuan pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Ketika itu, rakyat berduyun-duyun datang dengan berbekal tekad untuk menjaga republik yang baru lahir agar tidak runtuh sebelum sempat tumbuh. Dan di tengah samudra manusia, Bung Karno berdiri dengan suara yang bergetar namun membakar. Ia meyakinkan rakyat bahwa kemerdekaan bukan sekadar janji, melainkan amanah yang harus dipikul dan diperjuangkan hingga ke batas terjauh,” kata Rano.

Menurutnya, peristiwa rapat raksasa di Lapangan Ikada merupakan penanda bahwa bangsa ini lahir bukan hanya dari proklamasi, tetapi juga dari keberanian rakyatnya dalam mempertahankan kemerdekaan. Maka dari itu, ia meminta seluruh peserta upacara mengingat kembali sejarah yang pernah ada.

“Bung Karno pernah berujar, bangsa yang tidak percaya pada kekuatan sendiri tidak akan pernah dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka,” tuturnya.

KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Diduga Tahu Aliran Dana Korupsi Kuota Haji

KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Diduga Tahu Aliran Dana Korupsi Kuota Haji

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Syarif Hamzah Asyathry, mengetahui soal aliran dana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Karena itu, penyidik memeriksa yang bersangkutan beberapa waktu lalu.

“Pemeriksaan kepada yang bersangkutan adalah atas pengetahuan atau yang diketahuinya terkait dengan konstruksi perkara ini, khususnya terkait dengan dugaan aliran uang tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).

Dalam pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji ini, KPK tidak hanya fokus menggali keterangan dari pejabat Kementerian Agama. Pihak-pihak lain yang diduga mengetahui konstruksi perkara juga akan diperiksa secara mendalam.

“Sejauh ini pemanggilan dilakukan kepada pihak-pihak yang memang diduga mengetahui konstruksi perkaranya. Jadi nanti siapa pun tidak dibatasi. Artinya, jika penyidik menduga seseorang mengetahui dan keterangannya dibutuhkan, maka bisa dilakukan pemanggilan,” ujarnya.

Sebelumnya, Syarif Hamzah telah diperiksa KPK pada Kamis (4/9/2025). Pemeriksaan ini terkait pendalaman penyidik atas penyitaan barang bukti di rumah Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) alias Gus Yaqut. Tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE).

“Dikonfirmasi terkait dokumen dan BBE yang ditemukan saat penggeledahan di rumah saudara YCQ (Yaqut Cholil Qoumas),” kata Budi, Senin (8/9/2025).

Dalam kasus dugaan korupsi ini, Yaqut juga telah diperiksa oleh tim penyidik. Statusnya masih sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024.

Sosok S Buron Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Perannya Bocorkan Data Rekening Dormant

Sosok S Buron Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Perannya Bocorkan Data Rekening Dormant

Sosok S Buron Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Perannya Bocorkan Data Rekening Dormant

 Polda Metro Jaya mengungkap fakta temuan baru terkait kasus penculikan hingga pembunuhan Kepala Cabang Pembantu salah satu bank BUMN di Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta (37). Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan 15 tersangka.

Dalam perkembangannya, ternyata ada sosok S. Ia diduga yang membocorkan data rekening dormant.

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan bahwa, tersangka utama C alias Ken mendapatkan informasi vital soal rekening dormant dari S.

“Hasil pemeriksaan saudara C alias K itu mendapatkan informasi dari temennya inisial S,” kata Wira di Polda Metro Jaya, Selasa (16/9/2025).

Keberadaan S kata Wira menjadi fokus utama penyelidikan. Namun anehnya, identitasnya masih didalami.

“Ini masih kami dalami dan melakukan pengejaran karena identitasnya belum jelas disampaikan,” ujar Wira.

Sebelumnya, penculikan dan pembunuhan Mohamad Ilham Pradipta terkuak dari rekaman kamera CCTV yang merekam korban diangkut paksa beberapa orang. Saat itu, korban tengah meeting dengan pihak lain pada 20 Agustus 2025.

Jasad korban ditemukan esok harinya pada 21 Agustus 2025. Tubuhnya berada di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Saat ditemukan, jasadnya dalam kondisi tragis dengan tangan dan kaki terikat, mata dilakban.

Buru Anak Buah Nadiem Jurist Tan, Polri Ajukan Red Notice ke Interpol

Buru Anak Buah Nadiem Jurist Tan, Polri Ajukan Red Notice ke Interpol

Buru Anak Buah Nadiem Jurist Tan, Polri Ajukan Red Notice ke Interpol

Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri resmi mengajukan red notice terhadap mantan Staf Khusus Mendikburistek Nadiem Makarim, Jurist Tan ke markas besar Interpol di Lyon, Prancis. Nadiem sendiri telah ditahan pihak Kejaksaan Agung.

“Sudah diajukan ke Markas Besar Interpol di Lyon,” kata Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko saat dikonfirmasi wartawan, Senin (15/9/2025).

Brigjen Untung menjelaskan, pengajuan red notice ke Interpol Pusat ini dilakukan setelah Kejagung rampung melakukan gelar perkara sekaligus melengkapi administrasi. Kedua hal itu, jelas dia, merupakan syarat mutlak agar red notice Jurist Tan bisa diterbitkan.

“(Diajukan red notice) begitu selesai dilakukannya gelar perkara dan kelengkapan administrasi dari Kejagung atas semua administrasi penyidikan yang disyaratkan oleh pihak CCF Interpol,” ujar Untung.

Selanjutnya kata dia, pengajuan red notice itu akan dilakukan asesmen oleh pihak Commission for the Control of Interpol’s Files (CCT) dan Notice and Diffusion Task Force (NDTF).

Nantinya apabila asesmen dinyatakan sesuai maka Interpol Red Notice (IRN) akan segera diterbitkan “Kita tunggu terbitnya IRN tersebut,” tutupnya.

PAN Dukung Usulan Pembatasan Akun Medsos, Tekankan Etika dan Tanggung Jawab

PAN Dukung Usulan Pembatasan Akun Medsos, Tekankan Etika dan Tanggung Jawab

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menyambut baik usulan satu orang satu akun media sosial (medsos) yang dilempar oleh Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Hariyadi. Menurutnya, usulan itu merupakan langkah untuk mengajarkan tanggung jawab dalam menyampaikan pandangan dan gagasan di sosial media.

“Saya kira usulan yang disampaikan Pak Bambang Hariyadi itu baik ya. Karena itu adalah satu langkah untuk mengajarkan kita untuk memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan pandangan, dalam menyampaikan gagasan,” kata Eddy saat dihubungi, Minggu (14/9/2025).

Apalagi, kata Eddy, banyak pandangan yang bertebaran di medsos itu bersifat hoaks, tak akurat hingga memuat cacian dan makian. Untuk itu, ia menilai, solusi untuk mengatasi masalah itu dengan pembatasan akun medsos.

“Jadi saya kira dalam rangka kita untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat untuk medsos yang bertanggung jawab, kita bisa satu, alternatifnya adalah satu orang satu akun medsos,” ucapnya.

Namun di sisi lain, Eddy menilai, pembatasan jumlah medsos tak bisa diterapkan guna meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Sebab, menurutnya, demokrasi memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memberikan pandangannya, di berbagai kanal komunikasi yang ada, seperti medsos.

Prabowo Dikabarkan Kirim Surpres Pergantian Kapolri ke DPR, Istana: Tidak Benar!

Prabowo Dikabarkan Kirim Surpres Pergantian Kapolri ke DPR, Istana: Tidak Benar!

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Kepresidenan)

 Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada DPR RI. Kabar tersebut mencuat sejak Jumat 12 September 2025 kemarin.

“Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR, itu tidak benar. Jadi, belum ada Surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” tegas Prasetyo, Sabtu (13/9/2025).

Prasetyo juga menegaskan hal ini sejalan dengan pernyataan pimpinan DPR RI yang memastikan tidak ada Surpres dimaksud. “Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, bahwa memang belum ada atau tidak ada Surpres tersebut,” lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan hingga hari ini pimpinan DPR belum menerima Surpres terkait pergantian Kapolri. “Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima Surpres mengenai pergantian Kapolri,” kata Dasco

Diketahui, isu mengenai pencopotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri terus bergulir usai tragedi meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan, serta kericuhan saat aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah pada akhir Agustus lalu.

51 Orang Tewas dalam Demonstrasi Gen Z, PM Sementara Akan Segera Ditunjuk

51 Orang Tewas dalam Demonstrasi Gen Z, PM Sementara Akan Segera Ditunjuk

Demonstrasi Gen Z memprotes korupsi di Nepal.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, kemungkinan akan ditunjuk sebagai perdana menteri sementara negara Himalaya tersebut, menurut seorang sumber pada Jumat (12/9/2025). Potensi penunjukan Karki ini muncul dari perundingan pembentukan pemerintahan sementara setelah protes antikorupsi berdarah yang menyebabkan pengunduran diri K.P. Sharma Oli.

Kerusuhan terburuk di negara Himalaya tersebut dalam beberapa tahun terakhir, yang menewaskan 51 orang minggu ini dan melukai lebih dari 1.300 orang saat polisi berupaya mengendalikan massa, dipicu oleh larangan media sosial, yang kini telah dicabut. Kekerasan mereda setelah Oli mengundurkan diri.

“Sushila Karki akan ditunjuk sebagai perdana menteri sementara,” kata seorang pakar konstitusi yang dikonsultasikan oleh Presiden Ramchandra Paudel dan panglima militer Ashok Raj Sigdel, yang meminta identitasnya dirahasiakan.

“Mereka (Gen Z) menginginkannya. Ini akan terjadi hari ini,” tambah sumber tersebut, merujuk pada para demonstran Gen Z yang nama populernya berasal dari usia sebagian besar peserta.