Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah
Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai, desakan rakyat agar kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI dibekukan harus dipahami sebagai tuntutan keadilan. Kebijakan dewan sebaiknya mencerminkan empati pada kondisi ekonomi masyarakat, sekaligus dibarengi keterbukaan anggaran secara proaktif untuk memulihkan kepercayaan publik.
Ferry mengatakan, suara rakyat adalah prioritas utama. Desakan tersebut menunjukkan keresahan publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan realitas ekonomi masyarakat.
Saat rakyat berjuang menghadapi tantangan ekonomi, sudah seharusnya wakil mereka menunjukkan empati. Anggaran negara harus diprioritaskan untuk program yang langsung menyentuh kepentingan publik. Kami mendukung setiap langkah yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujar Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kamis (4/9/2025).
Mantan Komisioner KPU RI ini menekankan, transparansi anggaran DPR adalah kunci utama untuk menjawab krisis kepercayaan yang kian menguat. Publikasi proaktif mengenai penggunaan anggaran diyakininya dapat meredam kecurigaan publik, sekaligus membuka ruang dialog yang sehat dengan masyarakat.
“Protes massa adalah bukti bahwa kurangnya keterbukaan menciptakan krisis kepercayaan yang mendalam. Dengan transparansi, kita tunjukkan tidak ada yang disembunyikan. Kita bangun kembali dialog yang sehat dengan rakyat,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, penulis buku Pertaruhan Demokrasi: Dinamika Pemilu 2009 ini mendorong audit independen terhadap penggunaan anggaran DPR. Hasil audit perlu diumumkan secara terbuka agar rakyat dapat langsung mengawasi. “Kami akan mendorong publikasi laporan keuangan yang rinci, termasuk soal dana reses dan biaya kunjungan kerja,” tuturnya.
Plt Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat ini menekankan perlunya mekanisme perlindungan bagi whistleblower yang melaporkan penyalahgunaan anggaran.
“Kita harus punya sistem yang kuat untuk melindungi siapa pun yang berani melaporkan penyalahgunaan dana, tanpa perlu takut ada sanksi,” kata Ferry.